#maritimnews Yudi Latief: Perlunya GBHN sebagai Directive Principle untuk Pembangunan Maritim Indonesia

Pengamat Kebangsaan Yudi Latief. (Foto: konfrontasi.com)

MNOL, Jakarta – Pembahasan kaji ulang emapat kali amandemen UUD 1945 menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Kaji ulang itu melahirkan suatu gelombang pemikiran yaitu untuk menggugat amandemen yang telah melahirkan UUD 2002 (UUD baru) dan berkomitmen untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Tak terkecuali dalam mewujudkan cita-cita sebagai negara maritim yang besar, pembahasan itu kerap dikaitkan dengan perlunya Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN) dan mengoptimalkan kembali peran MPR.

Pengamat kebangsaan, Yudi Latief mengupas hal itu saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk ‘Kaji Ulang Empat Kali Amandemen UUD 1945’ yang diselenggarakan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Aula Djokosutono, FHUI, Depok, (18/4/16). see more: http://maritimnews.com/yudi-latief-perlunya-gbhn-sebagai-directive-principle-untuk-pembangunan-maritim-indonesia/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s